BIRO ADPIM – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menggelar pertemuan dengan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Kaltara, Mayor Jenderal TNI (Purn) Drs. Hasan Saleh.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (6/10/2025) ini menjadi forum mensinergikan program pembangunan daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Ingkong Ala didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Wagub Ingkong Ala mengawali pertemuan dengan ucapan terima kasihnya atas kunjungan dan perhatian Drs. Hasan Saleh terhadap Kaltara. Ia menekankan pentingnya peran anggota DPR RI sebagai fasilitator utama dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan dan anggaran di tingkat nasional.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk membangun komunikasi yang proaktif dengan wakil kita di DPR RI. Sinergi ini adalah kunci untuk menarik program-program pembangunan dan pembiayaan dari pusat ke Kaltara,” ujar Wagub Ingkong Ala.
Beberapa usulan prioritas disampaikan oleh Pemprov Kaltara, antara lain adalah percepatan pembangunan Balai Benih Perikanan dan Balai Benih Pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas sektor-sektor tersebut.
Pemprov juga adanya penguatan program dan pendanaan untuk kelancaran rantai distribusi bahan pokok sebagai langkah strategis menstabilkan inflasi, yang dinilai lebih fundamental daripada sekadar program Pangan Murah.
Isu percepatan penetapan hutan adat juga menjadi bahasan utama. Sejak periode pengusulan 2017 hingga 2025, dari 26 usulan di Kaltara, baru satu kawasan yang ditetapkan sebagai hutan adat.
Pemprov sangat berharap fasilitasi dari DPR RI kepada Kementerian Kehutanan agar proses penetapan status hutan adat dapat dipercepat sebagai bentuk pengakuan hak masyarakat adat.
Menyikapi meningkatnya permintaan ayam potong seiring implementasi program strategis nasional yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov juga meminta adanya dukungan untuk membangun industri peternakan ayam dan pusat Day Old Chicken (DOC) di Kaltara guna mengurangi ketergantungan dari provinsi lain.
“Semangat percepatan pembangunan harus kita jaga, namun jangan sekali-kali mengabaikan aturan yang berlaku,” pesannya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Mayor Jenderal TNI (Purn) Drs. Hasan Saleh menyampaikan sejumlah komitmen dan kabar baik. Berkat fasilitasinya dengan Kementerian Pertanian, Kaltara akan mendapatkan alokasi pembangunan tiga gudang Bulog baru.
“Hasil komunikasi kami dengan pusat, akan segera dibangun gudang Bulog di Nunukan di atas lahan seluas 3 hektare, di Malinau seluas 1,5 hektare, dan di Bulungan yang saat ini dalam tahap pencarian lokasi. Untuk Kota Tarakan, akan dilakukan perluasan kapasitas gudang yang ada,” jelas Hasan Saleh.
Terkait hutan adat, Ia menegaskan bahwa Komisi IV dan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi, antara lain melalui pembentukan satuan tugas khusus dan mendorong pengesahan RUU tentang Masyarakat Adat.
Lebih lanjut, Hasan Saleh menyatakan siap memfasilitasi kelancaran proses ekspor komoditas unggulan Kaltara seperti udang dan rumput laut agar dapat langsung diekspor ke luar negeri melalui Bandara Internasional Juwata Tarakan, sehingga tercatat sebagai komoditas ekspor Kaltara dan memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah.
Ia juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mendesak Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kaltara yang belum memiliki fasilitas kandang karantina dan laboratorium memadai.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara Pemprov Kaltara dan perwakilan di DPR RI untuk mengawal dan merealisasikan berbagai program strategis demi terwujudnya Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera. BIRO ADPIM
